Kaum proletar hanya dapat menaklukkan kekuasaan dengan bergantung pada kebangkitan nasional dan antusiasme nasional. Kaum proletar akan memasuki pemerintahan sebagai wakil revolusioner dari bangsanya, sebagai pemimpin nasional yang diakui di dalam perjuangan melawan absolutisme dan barbarisme feodal. Dengan mengambil kekuasaan, ia akan membuka sebuah era yang baru, sebuah era legislatif yang revolusioner, sebuah era yang penuh dengan kebijakan positif, dan di dalam era ini ia harus mempertahankan perannya sebagai eksekutor kehendak bangsa yang diakui. Kebijakan-kebijakan pertama dari rejim proletar ini, yakni membersihkan kandang-kandang Augean[3] rejim yang tua ini dan membebaskan tahanan-tahanannya, akan didukung secara aktif oleh seluruh bangsa, walaupun kaum liberal yang impoten berbicara mengenai prasangka-prasangka di antara rakyat yang sulit luntur.
Pembersihan politik ini akan diikuti dengan usaha mengorganisir ulang seluruh relasi sosial dan negara secara demokratis. Pemerintahan buruh akan terdorong, di bawah pengaruh tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan langsung, untuk mengintervensi dengan tegas semua permasalahan dan peristiwa.
Tugas pertamanya adalah memecat anggota-anggota angkatan bersenjata dan anggota-anggota pemerintah yang tangannya ternodai oleh darah rakyat, dan pembubaran resimen-resimen yang sudah mengotori diri mereka sendiri dengan kejahatan terhadap rakyat. Ini harus dilakukan di hari-hari pertama revolusi, yakni jauh sebelum situasi memungkinkan untuk memperkenalkan sistem pemilihan fungsionaris-fungsionaris negara yang bertanggungjawab dan mengorganisir sebuah milisi nasional. Tetapi permasalahannya tidak berakhir di sini. Demokrasi buruh akan segera dihadapi dengan masalah-masalah lama-jam-kerja, masalah agraria, dan masalah pengangguran.
Satu hal yang jelas. Setiap hari yang terlewati akan memperdalam kebijakan kaum proletar yang berkuasa, dan akan semakin jelas karakter kelasnya. Seiring dengan ini, hubungan revolusioner antara kelas proletar dan bangsa akan putus, perpecahan kelas di antara kaum tani akan mengambil bentuk politik, dan antagonisme antara seksi-seksi kaum tani yang berbeda akan menajam seiring dengan semakin jelasnya kebijakan pemerintahan buruh, yang berhenti menjadi kebijakan demokratik-umum dan mulai menjadi kebijakan kelas.
Walaupun absennya tradisi-tradisi borjuis-individualis dan absennya prasangka-prasangka anti-buruh di antara kaum tani dan intelektual akan membantu kaum proletar untuk berkuasa, kita perlu memahami bahwa absennya prasangka-prasangka ini bukanlah karena kesadaran politik mereka tetapi karena barbarisme politik mereka, ketiadaan-bentuk sosial mereka, dan ketiadaan karakter mereka. Tidak satupun karakter ini yang dapat membentuk sebuah basis yang dapat diandalkan untuk sebuah kebijakan kaum proletar yang konsisten dan aktif.
Penghapusan feodalisme akan didukung oleh seluruh kaum tani, yang merupakan kelas yang memikul beban ini. Pajak-penghasilan progresif juga akan didukung oleh mayoritas kaum tani. Tetapi undang-undang apapun yang ditujukan untuk melindungi kaum proletar tani (kaum buruh tani) tidak akan menerima simpati aktif dari mayoritas kaum tani dan juga akan ditentang oleh minoritas kaum tani.
Kaum proletar akan menemui dirinya sendiri terpaksa membawa perjuangan kelas ke dalam pedesaan dan dengan cara ini menghancurkan komunitas kepentingan yang dapat ditemui di antara semua kaum tani, walaupun dalam batas-batas yang relatif sempit. Segera setelah ia merebut kekuasaan, kaum proletar harus mencari dukungan dari antagonisme antara kaum desa yang miskin dan kaum desa yang kaya, antara kaum buruh tani dan kaum borjuasi tani. Walaupun kemajemukan kaum tani menciptakan kesulitan-kesulitan dan menyempitkan basis bagi kebijakan proletar, diferensiasi kelas yang tidak memadai akan menciptakan halangan untuk mengimplementasikan perjuangan kelas yang maju di antara kaum tani, yang dapat diandalkan oleh kaum proletar kota. Keterbelakangan kaum tani menunjukkan wajah buruknya kepada kaum proletar.
Mendinginnya kaum tani, kepasifan politiknya, dan terutama oposisi aktif dari lapisan atas kaum tani, ini semua akan mempengaruhi kaum intelektual dan borjuis kecil perkotaan.
Maka dari itu, semakin jelas dan tegas kebijakan kaum proletar yang berkuasa, semakin sempit dan goyah pijakan di bawah kakinya. Semua ini sangatlah mungkin terjadi dan bahkan tak terelakkan.
Dua karakter utama dari kebijakan proletar yang akan ditentang oleh sekutu-sekutunya adalah kolektivisme dan internasionalisme.
Keprimitifan dan karakter borjuis-kecil dari kaum tani, pandangan ruralnya yang sempit, dan keterisolasiannya dari hubungan politik dunia, akan menciptakan kesulitan-kesulitan yang luar biasa bagi konsolidasi kebijakan revolusioner kaum proletar yang berkuasa.
Kita tidak boleh membayangkan kalau tugas kaum Sosial Demokrat adalah untuk memasuki sebuah pemerintahan provisional (sementara) dan memimpinnya pada saat periode reformasi demokratik-revolusioner, berjuang supaya pemerintahan provisional ini memiliki karakter yang paling radikal, dan mengandalkan kaum proletar yang terorganisir untuk tujuan ini – dan kemudian, setelah program demokrasi telah tercapai, meninggalkan struktur yang telah dibangun ini untuk diberikan kepada partai-partai borjuis dan menjadi oposisi, dan maka dari itu membuka sebuah periode politik parlementer. Bila kita membayangkan seperti ini, maka ini akan melemahkan gagasan pembentukan pemerintahan buruh. Ini bukan karena hal tersebut tidak dapat diterima ‘secara prinsipil’ – mempertimbangkan masalah ini secara abstrak tidak ada artinya. Tetapi karena hal tersebut adalah sangat tidak realistis, ini adalah utopisme yang paling parah – sebuah utopisme yang filistin-revolusioner.
Alasannya adalah ini:
Selama periode ketika kekuasaan ada di tangan kaum borjuasi, pembagian program kita menjadi program minimum dan program maksimum memiliki sebuah signifikansi yang dalam dan berprinsip. Fakta bahwa kekuasaan ada di tangan kaum borjuasi menyingkirkan semua elemen-elemen di dalam program minimum yang bertentangan dengan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Elemen-elemen inilah yang membentuk isi dari revolusi sosialis dan membutuhkan sebuah kediktatoran proletar.
Akan tetapi, segera setelah kekuasaan berpindah tangan ke pemerintahan revolusioner dengan mayoritas kaum sosialis, pembagian program kita menjadi minimum dan maksimum kehilangan artinya sama sekali, dalam hal prinsip maupun praktek. Sebuah pemerintahan proletar tidak dapat membatasi dirinya dengan program minimum. Mari kita ambil contoh tuntutan 8-jam kerja. Seperti yang kita ketahui, tuntutan ini tidaklah berkontradiksi dengan keberadaan relasi kapitalisme, dan oleh karena itu tuntutan ini adalah bagian dari program minimum Sosial-Demokrasi. Tetapi mari kita bayangkan implementasi tuntutan ini selama periode revolusi, selama periode perjuangan kelas yang tajam; tidak diragukan kalau kebijakan ini akan menemui perlawanan yang terorganisir dan tegas dari kaum kapitalis dalam bentuk lockout dan penutupan pabrik-pabrik.
Ratusan ribu buruh akan terlempar ke jalanan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sebuah pemerintahan borjuis, seradikal apapun, tidak akan membiarkan masalah tersebut mencapai tahapan ini (penutupan pabrik-pabrik oleh para majikan – Ed.), karena dihadapi dengan penutupan pabrik pemerintahan ini akan menjadi tak berdaya. Pemerintahan ini akan terpaksa mundur, 8-jam kerja tidak akan diimplementasikan dan para buruh yang membangkang akan ditindas.
Di bawah dominasi politik kaum proletar, implementasi 8-jam kerja akan menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Bagi sebuah pemerintah yang ingin menyandarkan diri pada kaum proletar dan bukan pada kapital seperti halnya kaum liberal, dan yang tidak ingin memainkan peran penengah ‘imparsial’ untuk demokrasi borjuis, penutupan pabrik-pabrik tidak akan menjadi sebuah alasan untuk memperpanjang jam kerja. Bagi pemerintahan buruh hanya ada satu jalan keluar: penyitaan pabrik-pabrik yang ditutup dan mengorganisir produksi pabrik-pabrik tersebut berdasarkan basis sosialisme.
Kita dapat juga berargumen seperti berikut: misalkan, pemerintahan buruh yang setia pada programnya, mengeluarkan sebuah dekrit 8-jam kerja; bila para kapitalis melakukan perlawanan yang tidak dapat diatasi oleh kekuatan program demokrasi yang berdasarkan perlindungan hak kepemilikan pribadi, kaum Sosial Demokrat akan mengundurkan diri dari pemerintahan ini dan mencari dukungan dari kaum proletar. Solusi seperti ini hanyalah sebuah solusi dari sudut pandang kelompok yang merupakan anggota pemerintah, tetapi ini bukan solusi bagi kaum proletar atau bagi perkembangan revolusi. Setelah pengunduran diri kaum Sosial Demokrat, situasinya akan kembali lagi seperti saat mereka terpaksa mengambil kekuasaan. Untuk kabur setelah menyaksikan kaum kapitalis melakukan serangan balik yang terorganisir adalah pengkhianatan yang lebih besar daripada menolak mengambil kekuasaan. Akan lebih baik bagi partai kelas-buruh untuk tidak memasuki pemerintahan ini daripada masuk ke dalamnya untuk mengekspos kelemahannya sendiri dan lalu menyerah.
Mari kita ambil contoh lainnya. Kelas proletar yang berkuasa harus mengadopsi kebijakan-kebijakan yang paling tegas untuk menyelesaikan masalah pengangguran, karena sangatlah jelas kalau wakil-wakil buruh di pemerintah tidak dapat menjawab tuntutan-tuntutan buruh yang kehilangan pekerjaan dengan argumen bahwa karakter revolusi ini adalah borjuis.
Bila pemerintah memutuskan untuk berpihak pada para penggangur – untuk sekarang, tidaklah terlalu penting bagaimana caranya – ini akan berarti pemindahan kekuatan ekonomi ke sisi kelas proletar dengan segera dan secara substansial. Kaum kapitalis, yang selalu mengandalkan pasukan buruh cadangan (baca para penganggur – Ed.) untuk menekan kaum buruh, akan merasa dirinya tak terdaya secara ekonomi dan pada saat yang sama pemerintahan revolusioner ini akan membuat mereka impoten secara politik.
Dalam mengambil langkah untuk membela para penganggur, pemerintah maka membela para pemogok kerja juga. Bila ia tidak melakukan hal tersebut, maka pemerintahan ini akan melemahkan basis keberadaannya sendiri dengan segera.
Tidak ada yang bisa dilakukan oleh para kapitalis selain melakukan lockout, yakni menutup pabrik-pabrik. Cukup jelas kalau para majikan bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan para buruh kalau produksi dihentikan, dan oleh karena itu hanya ada satu jawaban yang dapat diberikan oleh sebuah pemerintahan buruh dalam merespon lockout umum: yakni penyitaan pabrik-pabrik tersebut dan implementasi sistem produksi Negara atau komunal, setidaknya untuk cabang-cabang industri yang terbesar.
Masalah-masalah yang serupa muncul di pertanian bila penyitaan tanah dilakukan. Kita tidak boleh berpikir bahwa pemerintahan proletar, dalam menyita tanah-tanah pertanian skala-besar milik bangsawan, akan memecah tanah-tanah ini dan menjualnya kepada produsen-produsen kecil untuk digarap. Satu-satunya jalan adalah mengorganisir produksi koperasi di bawah kontrol komunal atau diorganisir secara langsung oleh Negara. Tetapi jalan ini adalah jalan menuju sosialisme.
Semua ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidaklah mungkin bagi kaum Sosial Demokrat untuk memasuki sebuah pemerintahan revolusioner dengan berjanji pada dua belah pihak: kepada para buruh bahwa mereka tidak akan mencampakkan program minimum, dan kepada kaum borjuasi bahwa mereka tidak akan melampaui program minimum. Usaha bilateral ini sangatlah mustahil untuk direalisasikan. Wakil-wakil proletar memasuki pemerintahan ini, bukan sebagai tawanan yang tak terdaya, tetapi sebagai kekuatan yang memimpin; kenyataan ini menghancurkan garis-pembatas antara program minimum dan maksimum; dalam kata lain, ini mendorong kolektivisme ke dalam agenda. Seberapa jauh kaum proletar akan terhambat dalam usahanya menuju ke sana tergantung pada relasi kekuatan-kekuatan sosial, dan bukan sama sekali tergantung dari tujuan awal dari partai proletar tersebut.
Untuk alasan ini, kita tidak bisa berbicara mengenai bentuk kediktatoran proletar yang unik di dalam revolusi borjuis, mengenai kediktatoran proletar yang demokratis (atau kediktatoran proletar dan tani). Kelas buruh tidak dapat mempertahankan karakter demokratik dari kediktatorannya bila pada saat yang sama mereka tidak melampaui batas-batas program demokratiknya. Ilusi dalam hal ini akan sangat berbahaya. Ini akan melemahkan Sosial-Demokrasi dari permulaan.
Kaum proletar, setelah merebut kekuasaan, akan berjuang sampai garis akhir. Salah satu senjata di dalam perjuangannya untuk mempertahankan dan mengkonsolidasi kekuasaan ini adalah agitasi dan pengorganisiran, terutama di daerah pedesaan; satu senjata yang lain adalah kebijakan kolektivisme. Kolektivisme akan menjadi satu-satunya jalan ke depan bagi partai yang berkuasa, dan juga akan menjadi senjata untuk mempertahankan posisi kekuasaannya dengan dukungan dari kaum proletar.
Media ‘progresif’ kita serentak menyerukan sebuah lolongan kemarahan ketika gagasan revolusi tak terinterupsi pertama kalinya didiskusikan di media pers kaum sosialis – yakni sebuah gagasan yang menghubungkan likuidasi absolutisme dan feodalisme dengan revolusi sosialis, melalui konflik-konflik sosial yang semakin menajam, insureksi lapisan-lapisan rakyat yang baru, serangan-serangan kaum proletar yang tak henti-hentinya terhadap privilese ekonomi dan politik kelas-kelas penguasa. “Oh!” tangis mereka, “Kita telah sangat toleran, tetapi kita tidak dapat mentolerir gagasan ini. Revolusi bukanlah sebuah jalan yang dapat ‘dilegalisasi’. Implementasi kebijakan-kebijakan yang luarbiasa hanya dapat dilakukan di bawah kondisi-kondisi yang luarbiasa. Tujuan dari gerakan pembebasan adalah bukan untuk membuat revolusi menjadi permanen, tetapi untuk menggiringnya secepat mungkin ke jalan hukum legal,” dan seterusnya, dan seterusnya.
Wakil-wakil yang lebih radikal dari kubu demokrasi yang sama ini tidak mengambil resiko dalam menentang revolusi, bahkan dari sudut pandang “pencapaian-pencapaian” konstitusional yang sudah terjamin. Bagi mereka, fetisme parlementer, sebelum bangkitnya parlementerisme, bukanlah senjata yang kuat untuk melawan revolusi proletariat. Mereka memilih jalan yang lain. Mereka mengambil posisi mereka bukan dari basis hukum legal, tetapi dari basis fakta-fakta – dari basis ‘kemungkinan’ historis, dari basis ‘realisme’ politik, dan akhirnya, bahkan dari basis ‘Marxisme’. Dan mengapa tidak. Kaum borjuasi Venesia yang saleh, Antonia, mengatakan secara tepat: “Sang iblis bisa mengutip Kitab Suci untuk kepentingannya”
Kaum demokrat yang radikal ini, tidak hanya mengganggap bahwa ide pemerintahan buruh di Rusia adalah suatu hal yang mustahil, tetapi mereka bahkan menyangkal prospek terjadinya revolusi sosialis di Eropa di epos sejarah yang ada di depan kita. “Syarat-syarat revolusi belumlah terlihat,” kata mereka. Benarkah ini? Walaupun kita tidak mungkin bisa menetapkan waktu-dan-tempat untuk revolusi sosialis, tetapi kita harus menunjukkan prospek-prospek historis yang sesungguhnya bagi revolusi sosialis ini.
[1] Augean adalah sebuah karakter dari mitologi Yunani. Dia memiliki sebuah kandang yang diisi dengan binatang-binatang dalam jumlah yang paling besar, dan kandang ini tidak pernah dibersihkan sama sekali. Sampai suatu saat, Hercules datang dan membersihkannya dalam satu hari.